SUSULAN3_XII_PENDIDIKAN PANCASILA_PSAS 2526

1

Dalam sidang BPUPKI, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila melalui musyawarah mufakat. Keputusan tersebut mencerminkan bahwa dasar negara tidak boleh didasarkan pada dominasi kelompok tertentu. Jika situasi saat itu dipenuhi kepentingan kelompok yang saling bertentangan dan tidak bersedia bermusyawarah, apa implikasi paling besar terhadap proses lahirnya Pancasila….

A

Pancasila mungkin disahkan lebih cepat karena tidak ada proses dialog yang panjang

B

Rumusan dasar negara berpotensi tidak mewakili seluruh bangsa dan dapat memicu perpecahan setelah kemerdekaan

C

Jepang akan memaksakan rumusan Pancasila sesuai keinginan rakyat Indonesia

D

Tidak ada kemungkinan Pancasila berubah karena sudah ditentukan sejak awal

E

Indonesia akan otomatis memakai ideologi dari negara lain tanpa perlu mempertimbangkannya

2

Sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilainya telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dari berbagai tradisi seperti gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap sesama. Jika Anda diminta menjelaskan alasan mengapa para pendiri bangsa memilih merumuskan Pancasila melalui forum resmi seperti sidang BPUPKI, analisis mana yang paling tepat….

A

Agar Pancasila dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah di hadapan para ahli politik kolonial.

B

Karena nilai-nilai adat dan budaya rakyat Indonesia perlu diverifikasi oleh negara asing agar sah digunakan.

C

Untuk menghindari perbedaan pendapat dengan rakyat sehingga rumusan Pancasila dapat ditetapkan sepihak oleh pemerintah Jepang.

D

Karena nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat perlu disepakati bersama melalui mekanisme politik formal agar menjadi dasar negara yang mengikat seluruh bangsa.

E

Agar Pancasila bisa diubah dengan mudah sewaktu-waktu sesuai situasi politik yang berkembang pada masa sidang BPUPKI.

3

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum yang artinya setiap peraturan perundang-undangan didasarkan pada Pancasila.  Secara yuridis,  Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea….

A

Alinea I

B

Alinea II

C

Alinea III

D

Alinea IV

E

Alinea V

4

Dalam sebuah perusahaan, pimpinan memberikan penghargaan hanya kepada karyawan yang berasal dari daerah tertentu, padahal karyawan lain juga memiliki kinerja yang sama baik. Dari kasus tersebut, nilai apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan sila-sila Pancasila untuk mengatasi permasalahan tersebut….

A

Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional

B

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama

C

Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan

D

Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan

E

Mengembangkan sikap pasrah dan tidak perlu menuntut keadilan

5

Perhatikan soal berikut ini

1. Mendengarkan pendapat dan kritik dari orang lain
   
2. Bangga menggunakan produk Indonesia
   
3. Mengutamakan kepentingan bersama
   
4. Menghargai keberagaman budaya
   
5. Mengikuti kejuaraan di negara lain
   

Sikap yang menggambarkan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia ditunjukkan oleh nomor….

A

1, 2, 4

B

1, 2, 5

C

2, 4, 5

D

2, 3, 4

E

2, 3, 4

Anda adalah seorang pemilik usaha kecil di lingkungan yang mayoritasnya berbeda keyakinan dengan Anda. Suatu hari, terjadi musibah di lingkungan tersebut, dan panitia pembangunan tempat ibadah setempat meminta bantuan dana kepada Anda. Di sisi lain, usaha Anda sedang mengalami kesulitan finansial yang cukup parah, dan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk operasional. Jika Anda mengutamakan prinsip kemanusiaan dan kerukunan umat beragama sesuai Pancasila, tindakan mana yang paling bijak Anda ambil…

A

Menolak permintaan tersebut secara halus dan menggunakan dana sepenuhnya untuk operasional usaha karena kewajiban terhadap kelangsungan bisnis lebih utama.

B

Memberikan bantuan semaksimal mungkin meskipun berisiko tinggi menyebabkan kebangkrutan usaha.

C

Memberikan bantuan sebagian kecil sebagai bentuk toleransi, namun tetap memprioritaskan kebutuhan utama usaha Anda.

D

Mengajak rekan-rekan pengusaha lain yang seagama untuk bersama-sama memberikan bantuan, sehingga beban ditanggung bersama dan kerukunan tetap terjaga.

E

Menganalisis situasi keuangan secara mendalam, berkomunikasi secara transparan dengan panitia, dan menawarkan bantuan non-finansial (seperti tenaga atau material lain) jika bantuan finansial tidak memungkinkan.

Sebuah kebijakan publik baru disusun oleh pemerintah. Namun, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, langkah pemerintah yang paling tepat adalah…

A

Menunda kebijakan tanpa evaluasi lebih lanjut.

B

Mengevaluasi kebijakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara.

C

Menghapus kebijakan karena semua kebijakan harus disetujui seluruh rakyat.

D

Mengutamakan kepentingan politik pemerintah agar proses cepat selesai.

E

Menyusun ulang kebijakan berdasarkan contoh dari negara maju

Wilayah hutan di Indonesia terus menyusut akibat pembukaan lahan ilegal. Padahal, hutan merupakan kekuatan ekologis yang penting dalam menghadapi perubahan iklim global. Upaya paling tepat untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui pengelolaan hutan adalah…

A

Menebang hutan secara besar-besaran untuk memperluas kawasan industri.

B

Memberikan izin pengelolaan hutan kepada pihak luar negeri untuk mempercepat investasi.

C

Mengoptimalkan program hutan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga, memanfaatkan, dan merehabilitasi hutan.

D

Membiarkan masyarakat mengambil hasil hutan tanpa batas sebagai hak adat.

E

Menutup seluruh akses masyarakat ke kawasan hutan untuk menghindari kerusakan.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kaya dan miskin dapat mengancam pertahanan negara dan kelangsungan hidup berbangsa dikarenakan….

A

Memicu timbulnya kecemburuan sosial yang berpotensi konflik sosial

B

 Orang kaya tidak pernah suka dengan orang miskin,  sedangkan orang miskin tidak suka dengan orang kaya

C

 Faktor Penataran akan mampu memicu perselisihan antar pribadi,  Kelompok,  bahkan masyarakat

D

 Pemerintah sering kesulitan mengatasi konflik antara orang kaya dan orang miskin

E

 Harta orang kaya hanya digunakan untuk berfoya-foya dan lupa terhadap orang miskin

Pembangunan infrastruktur selama ini terpusat di Pulau Jawa sehingga menyebabkan mobilitas, ekonomi, dan perputaran uang terlalu terkonsentrasi. Untuk mengatasi kelemahan pembangunan tidak merata, langkah yang paling strategis adalah…

A

Memindahkan seluruh penduduk luar Jawa ke Jawa agar mendapat fasilitas setara.

B

Menghentikan pembangunan di luar Jawa karena dinilai tidak menguntungkan.

C

Mengurangi anggaran infrastruktur nasional demi mengurangi risiko pembangunan.

D

Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa, membangun konektivitas antarwilayah, dan memberikan insentif industri untuk membuka usaha di wilayah timur.

E

Menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa dukungan nasional.

Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar di bawah ini menunjukkan diplomasi Presiden Jokowi ke Rusia sebagai upaya menjembatani perdamaian konflik peperangan Rusia dan Ukraina. Hal upaya Presiden Jokowi merupakan bentuk mewujudkan salah satu tujuan Nasional yang tertuang dalam Alinea ke-4 UUD 1945 yaitu….

A

Melindungi segenap tumpah darah Indonesia

B

Mencerdasakan kehidupan Bangsa

C

Melaksanakan ketertiban umum

D

Melaksanakan ketertiban dunia

E

Melaksanakan perdamaian dunia

Perhatikan pernyataan berikut!

1.  Sosial budaya
   
2.  Ideologi
   
3.  Ekonomi
   
4.  Modernisasi
   
5.  Sosial politik
   

Penyebab timbulnya individualisme ditunjukkan oleh nomor….

A

1, 2, dan 3 

B

1, 3, dan 4 

C

2, 3, dan 4

D

1, 3, dan 5

E

2, 4, dan 5

Fenomena global boiling menyebabkan suhu ekstrem yang mengganggu kesehatan, memperburuk kekeringan, dan meningkatkan kebutuhan energi. Dalam konteks tantangan Pancasila pada isu lingkungan, kebijakan paling relevan untuk memperkuat keberlanjutan adalah…

A

Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil karena paling mudah diakses

B

Membiarkan masyarakat beradaptasi sendiri tanpa dukungan pemerintah.

C

Mengembangkan energi terbarukan, memperluas ruang hijau, dan mengedukasi masyarakat tentang perilaku ramah lingkungan.

D

Menghapus semua aktivitas industri tanpa alternatif ekonomi.

E

Mengabaikan fenomena tersebut karena dianggap isu luar negeri.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,  maka semua warga negara berkewajiban taat,  tunduk,  dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia.  Salah satu aturan yang harus dilaksanakan ialah membayar pajak dan retribusi.  Adapun situasi dan kondisi membayar pajak termasuk ke dalam klasifikasi….

A

Kewajiban

B

Kewajiban warga negara

C

Hak

D

Hak warga negara

E

Hak asasi manusia

Pemerintah mengadakan program vaksinasi massal gratis. Sebagian masyarakat menolak karena merasa hak kebebasan pribadi mereka dilanggar. Di sisi lain, kasus penyakit menular semakin meningkat dan mengancam kesehatan Masyarakat.
Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara menurut UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks kasus tersebut….

A

Hak kebebasan pribadi selalu lebih tinggi daripada hak kesehatan masyarakat.

B

Kewajiban menjaga kesehatan masyarakat dapat membatasi pelaksanaan hak kebebasan pribadi sesuai aturan.

C

Hak kebebasan pribadi tidak memiliki batasan apa pun dalam UUD 1945

D

Warga negara bebas menolak program tanpa mempertimbangkan keselamatan publik

E

Pemerintah tidak berhak membuat kebijakan kesehatan karena itu area privat.

Seorang siswa mengkritik kebijakan sekolah melalui media sosial dengan bahasa santun dan berdasarkan fakta. Kritikan tersebut kemudian mendapat respons negatif dari sebagian pihak yang menilai ia tidak menghormati sekolah.
Jika dikaitkan dengan Pasal 28 dan prinsip dalam Pasal 27, tindakan siswa tersebut termasuk…

A

Melanggar kewajiban menaati peraturan karena mengkritik secara publik

B

Penyalahgunaan hak berpendapat sehingga dapat dikenai sanksi

C

Tindakan yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak orang lain

D

Upaya menggulingkan kewenangan lembaga pendidikan secara tidak langsung

E

Pelaksanaan hak menyampaikan pendapat sepanjang bertanggung jawab

Dalam sebuah proyek pembangunan jembatan, warga diminta terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar proyek. Sebagian warga menolak dengan alasan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.

Jika dikaitkan dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, sikap warga tersebut menunjukkan bahwa…

A

Warga belum memahami kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

B

Warga memiliki hak untuk menolak karena pembangunan adalah urusan negara

C

Pemerintah melampaui kewenangannya dengan memaksa warga menjaga fasilitas umum

D

Partisipasi warga hanya bersifat sukarela sehingga penolakan tidak bermasalah

E

Warga lebih berhak menentukan keamanan lingkungannya sendiri

Sebuah perusahaan memecat beberapa pekerjanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para pekerja kemudian mengajukan gugatan.

Dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tindakan para pekerja tersebut merupakan contoh…

A

Penyalahgunaan hak untuk mendapatkan pekerjaan

B

Pelaksanaan kewajiban membayar pajak tenaga kerja

C

Upaya menegakkan hak atas penghidupan yang layak

D

Bentuk pelanggaran terhadap hak pengusaha menjalankan bisnis

E

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perusahaan

Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi,  “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.  Berdasarkan pasal tersebut terdapat hak warga negara perihal agama dan keyakinan.  Apabila kita korelasikan dengan sila-sila Pancasila pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan implementasi dari Pancasila….

A

Sila ke-1

B

Sila ke-2

C

Sila ke-3

D

Sila ke-4

E

Sila ke-5

Seorang aktivis lingkungan ditangkap oleh aparat keamanan saat melakukan aksi penolakan terkait penebangan hutan secara ilegal.  Aktivitas tersebut tidak diberi kesempatan didampingi pengacara yang akan membela haknya.  Keluarganya pun tidak diberi informasi mengenai keberadaannya.  Berdasarkan teks tersebut, hak asasi yang dilanggar adalah….

A

 Hak untuk memperoleh informasi

B

 Hak untuk tidak disiksa dan diperbudak

C

 Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan

D

 Hak untuk mendapat bantuan hukum

E

 Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

Adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia merupakan suatu catatan kelam bagi negara Ini.  Sudah seharusnya semua warga negara Indonesia diberikan jaminan terhadap hak-hak dasar manusia,  seperti hak atas rasa aman dari kekerasan dan diskriminasi.  Adapun salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali…..

A

Kasus Poso

B

Kasus bom Bali

C

Peristiwa Kanjuruhan

D

Bencana kemanusiaan Palestina

E

Kasus Trisakti

Seorang siswa SMA mengalami perundungan (bullying) verbal dan psikologis secara daring (cyberbullying) oleh teman-teman sekelasnya. Kejadian ini berlangsung intensif selama berminggu-minggu, menyebabkan korban mengalami stres berat dan enggan berangkat ke sekolah. Pihak sekolah awalnya cenderung mengabaikan laporan korban dengan alasan “hanya bercandaan biasa”.

Sebagai warga negara yang memahami pentingnya penegakan hak asasi manusia, gagasan solusi terpadu yang paling efektif melibatkan peran seluruh pihak untuk menghentikan pelanggaran hak korban atas rasa aman adalah…

A

Korban pindah sekolah untuk menghindari pelaku dan melupakan kejadian tersebut.

B

Orang tua korban melaporkan langsung ke polisi tanpa koordinasi dengan pihak sekolah atau dinas terkait.

C

Sekolah memanggil pelaku dan memberikan skorsing singkat, lalu menganggap masalah selesai.

D

Menginisiasi tim terpadu (guru BK, orang tua, komite sekolah, dan psikolog) untuk melakukan mediasi, memberikan sanksi edukatif kepada pelaku, dan menyediakan dukungan psikologis berkelanjutan bagi korban.

E

Melakukan kampanye anti-perundungan satu kali di media sosial sekolah tanpa tindak lanjut nyata.

Fasilitas taman kota yang dibangun menggunakan dana APBD seringkali dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab, seperti mencoret-coret tembok, merusak lampu taman, dan membuang sampah sembarangan. Tindakan ini merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara untuk menjaga fasilitas publik. Upaya paling efektif yang dapat Anda lakukan sebagai bagian dari komunitas sadar hukum untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan adalah…

A

Menutup akses taman untuk sementara waktu sampai kesadaran masyarakat meningkat.

B

Mengabaikan kerusakan karena pemerintah memiliki anggaran untuk perbaikan.

C

Melakukan penangkapan terhadap pelaku dan memberikan sanksi tanpa melibatkan pihak berwenang.

D

Memasang spanduk berisi ancaman denda yang besar bagi pelaku perusakan.

E

Menginisiasi program edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas publik dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perawatan taman.

Dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara,  pemerintah selalu berusaha untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara,  baik dalam skala kecil maupun skala besar.  Salah satunya adalah Operasi Tangkap Tangan  (OTT)  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seseorang yang tertangkap basah melakukan suatu tindak pidana korupsi hal tersebut mencerminkan upaya mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban disebut sebagai…

A

 Preventif

B

 Kreatif

C

 Persuasif

D

 Koersif

E

 Represif

Untuk mencegah meningkatnya hoaks dan ujaran kebencian, pemerintah bekerja sama dengan lembaga sosial dan lembaga pendidikan guna mengampanyekan literasi digital dan etika bermedia sosial. Tindakan tersebut merupakan contoh…

A

Upaya represif melalui kepolisian

B

Upaya preventif melalui penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara

C

Upaya represif melalui pengadilan

D

Upaya preventif melalui penegakan supremasi hukum

E

Upaya represif melalui penetapan hukuman administratif

Sebuah daerah mengalami konflik horizontal berkepanjangan akibat sengketa lahan yang melibatkan aparat keamanan dan warga lokal. Hak-hak dasar warga, seperti hak untuk hidup tenang dan hak atas rasa aman, terlanggar parah. Berdasarkan kasus tersebut, upaya pencegahan yang paling krusial dan mendesak untuk dilakukan adalah…

A

Peningkatan kualitas lembaga pelayanan publik untuk administrasi kependudukan.

B

Peran lembaga tinggi negara dalam pengawasan kebijakan moneter.

C

Sosialisasi kesadaran bernegara di lingkungan sekolah-sekolah di daerah lain.

D

Harmonisasi dan kerjasama antar kelompok karang taruna di wilayah tersebut.

E

Penegakan supremasi hukum dan demokrasi untuk menyelesaikan konflik dan menjamin keadilan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dinilai sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas tertentu dalam mengakses layanan kesehatan. Masyarakat sipil bereaksi keras, menuntut perubahan kebijakan. Prinsip pencegahan pelanggaran hak yang paling relevan untuk diadvokasikan dalam situasi ini adalah…

A

Peningkatan kerjasama antar lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional.

B

Harmonisasi hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas melalui dialog budaya.

C

Peningkatan kualitas lembaga pelayanan publik yang menjamin kesetaraan akses bagi semua warga negara.

D

Optimalisasi peran lembaga tinggi negara dalam bidang pertahanan dan keamanan.

E

Sosialisasi masif tentang kewajiban membayar pajak yang adil.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran hak. Bentuk peran serta masyarakat yang paling mencerminkan prinsip “harmonisasi dan kerjasama” adalah…

A

Melaporkan setiap pelanggaran hukum kepada pihak berwajib secara individu.

B

Membangun forum dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda untuk menyelesaikan potensi konflik secara musyawarah mufakat.

C

Menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.

D

Membayar pajak tepat waktu sebagai kewajiban warga negara.

E

Membiarkan konflik antar kelompok diselesaikan oleh aparat keamanan saja.

Ketika hak privasi warga negara dilanggar, misalnya melalui pengintaian yang tidak sah, pemantauan komunikasi pribadi tanpa izin,atau pencurian data pribadi oleh entitas swasta atau pemerintah, maka pelanggaran terhadap hak privasi warga negara menjadi masalah serius, sebab….

A

Hak privasi harus dihormati

B

Pencurian data pribadi merugikan individu

C

Pengintaian tidak sah adalah pelanggaran

D

Pengawasan komunikasi pribadi tanpa izin

E

Hak privasi hanya berlaku untuk pejabat pemerintah

Praktik penggelapan pajak sangat merugikan negara, sebab dapat mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Praktik seperti ini sangat merugikan negara karena….

A

Penggelapan pajak meningkatkan dana pembangunan

B

Pembayaran pajak tidak penting bagi pembagunan

C

Penggelapan pajak dapat mengurangi dana untuk pembangunan

D

Warga negara memiliki kewajiban membayar pajak

E

Penggelapan pajak sangat merugikan negara

Hildreed Greets, seorang antropolog Amerika dalam bukunya The Javanese Family (keluarga Jawa) mengemukakan bahwa kehidupan masyarakat Jawa dipengaruhi oleh dua nilai besar, yaitu….

A

Solidaritas dan kerja sama

B

Rukun dan solidaritas

C

Hormat dan kerjasama

D

Kesadaran dan solidaritas

E

Hormat dan rukun

Gotong royong memuat nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan karakter bangsa. Nilai Pancasila yang bersifat fundamental dan dapat ditemukan dalam masyarakat disebut….

A

Nilai persatuan

B

Nilai sosial

C

Nilai dasar

D

Nilai praksis

E

Nilai instrumental

Sebuah desa yang terkenal rukun tiba-tiba mengalami konflik internal akibat provokasi dari pihak luar mengenai hasil pemilihan kepala desa yang memicu kubu-kubuan. Akibatnya, kegiatan kerja bakti yang rutin dilakukan menjadi terhenti. Untuk memulihkan kembali suasana guyub dan mengaktifkan kembali semangat gotong royong, tindakan yang paling efektif berlandaskan nilai kebersamaan adalah…

A

Menunggu pemerintah daerah mengirimkan mediator netral.

B

Masing-masing kubu membersihkan area mereka sendiri-sendiri secara terpisah.

C

Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap provokator konflik.

D

Menginisiasi acara makan bersama seluruh warga di balai desa, memprioritaskan dialog informal untuk mencairkan suasana sebelum membahas perbedaan pandangan.

E

Mengadakan lomba desa untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari konflik.

Nilai rela berkorban dalam gotong royong sering diartikan sebagai pengorbanan fisik atau harta benda. Dalam konteks masyarakat urban modern yang kompleks, perwujudan nilai rela berkorban yang paling relevan untuk menjaga keharmonisan sosial adalah…

A

Mengorbankan waktu libur untuk tetap bekerja lembur demi kemajuan perusahaan.

B

Mengorbankan ego pribadi atau kepentingan kelompok kecil demi tercapainya mufakat dan kemaslahatan bersama dalam musyawarah.

C

Menyumbangkan sebagian besar gaji untuk pembangunan tempat ibadah mewah di pusat kota.

D

Berani mengorbankan nyawa untuk membela negara di medan perang.

E

Membayar pajak tepat waktu dan jujur sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara.

Tradisi Rambu Solo dari Tana Toraja merupakan upacara adat yang sangat terkenal dan unik. Karakteristik utama dari tradisi ini yang paling menonjol adalah…

A

Penggunaan perahu pinisi dalam prosesi.

B

Acara makan bersama yang disebut meugang.

C

Ritual mengobati orang sakit dengan dukun adat.

D

Membakar rumah adat setelah upacara selesai

E

Penyembelihan kerbau dan babi dalam jumlah besar sebagai persembahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut pembagian kekuasaan (diinspirasi oleh Trias Politica), DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif, dan eksekutif (Presiden) dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang kemudian dibahas bersama DPR. Interaksi ini merupakan perwujudan dari mekanisme checks and balances (saling mengawasi dan menyeimbangkan). Fungsi utama dari mekanisme ini adalah…

A

Memastikan kekuasaan legislatif lebih dominan daripada eksekutif.

B

Mempercepat proses pembuatan kebijakan tanpa hambatan politis.

C

Menjamin bahwa setiap lembaga negara dapat bekerja secara independen tanpa campur tangan.

D

Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan absolut oleh salah satu cabang pemerintahan dan mendorong akuntabilitas.

E

Menciptakan sistem pemerintahan di mana satu lembaga dapat membubarkan lembaga lainnya.

Sebelum Amendemen UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berstatus sebagai lembaga tertinggi negara dan memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Setelah amendemen, status MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Implikasi paling signifikan dari perubahan status ini terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah…

A

MPR kini memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR dan Presiden.

B

Terhapusnya hierarki vertikal kekuasaan tunggal, digantikan oleh sistem pembagian kekuasaan yang setara antar lembaga tinggi negara.

C

MPR menjadi lembaga yang kekuasaannya paling lemah di antara lembaga tinggi lainnya.

D

Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, menguatkan sistem presidensial.

E

MPR tidak lagi berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Salah satu hasil amendemen UUD NRI 1945 adalah pembatasan masa jabatan Presiden menjadi maksimal dua periode. Selain itu, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR, kini beralih ke DPR. Evaluasi manakah yang paling tepat mengenai perubahan kewenangan eksekutif ini…

A

Perubahan tersebut melemahkan posisi Indonesia di mata internasional karena Presiden tidak memiliki kekuasaan mutlak.

B

Presiden menjadi boneka politik DPR karena tidak bisa lagi membuat undang-undang sendiri.

C

Amendemen mengembalikan kekuasaan absolut kepada Presiden dalam menentukan arah negara.

D

Pembatasan masa jabatan cenderung menciptakan instabilitas politik jangka panjang.

E

Perubahan ini merupakan penguatan prinsip demokrasi dan checks and balances untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme.

Sebelum amendemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amendemen, keduanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Evaluasi manakah yang paling akurat mengenai dampak perubahan sistem pemilihan ini terhadap praktik demokrasi di Indonesia….

A

Mengurangi partisipasi politik masyarakat karena prosesnya lebih rumit.

B

Membuat Presiden menjadi lebih mudah dijatuhkan oleh DPR di tengah masa jabatan.

C

Menciptakan sistem parlementer yang efektif karena eksekutif dipilih langsung oleh rakyat.

D

Meningkatkan legitimasi politik Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dari rakyat, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

E

Memperkuat kedudukan MPR sebagai penentu utama legitimasi kekuasaan eksekutif.

Pasca-amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan legislatif yang sebelumnya didominasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, kini bergeser penuh ke DPR. Kewenangan DPR dalam konteks ini adalah…

A

Mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

B

Mengangkat hakim agung dan hakim konstitusi.

C

Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

D

Memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

E

Menetapkan APBN tanpa persetujuan dari Presiden.

41

Amandemen UUD NRI 1945 memunculkan beberapa lembaga negara baru untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Lembaga baru yang dibentuk tersebut adalah….

A

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan MPR.

B

Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

C

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

D

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komnas HAM.

E

DPR, MPR, dan Presiden.

42

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam transparansi keuangan negara. Setelah amandemen UUD NRI 1945, hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada…

A

Hanya Presiden sebagai kepala pemerintahan.

B

DPR, DPD, dan DPRD (sesuai kewenangannya) untuk ditindaklanjuti.

C

Masyarakat umum melalui media massa.

D

Mahkamah Agung untuk diputuskan bersalah atau tidak.

E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk langsung ditangkap.

43

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga baru yang dibentuk melalui amandemen. Meskipun bukan sistem bikameral murni (karena DPD tidak memiliki kewenangan legislasi penuh seperti DPR), fungsi DPD sangat penting dalam konteks NKRI. Evaluasi yang paling tepat mengenai fungsi DPD adalah…

A

DPD berfungsi sebagai kamar kedua yang sepenuhnya setara dengan DPR dalam semua hal legislasi.

B

DPD hanya berfungsi sebagai lembaga konsultatif tanpa kekuatan hukum mengikat.

C

DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan impeachment (pemakzulan) Presiden secara sepihak.

D

DPD menggantikan fungsi MPR dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden.

E

DPD menguatkan representasi kepentingan daerah dan berfungsi sebagai penyeimbang yang mencegah sentralisasi kekuasaan di pusat.

44

Pasca-amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman dipertegas sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dibentuk MK dan KY. Evaluasi yang paling tepat mengenai dampak perubahan ini terhadap prinsip negara hukum adalah…

A

Penguatan ini menyebabkan lembaga yudikatif menjadi lebih berkuasa daripada eksekutif dan legislatif.

B

Indonesia beralih dari negara hukum menjadi negara kekuasaan kehakiman murni.

C

Perubahan ini menguatkan jaminan independensi yudikatif dari intervensi cabang kekuasaan lain, esensial bagi penegakan rule of law.

D

Mahkamah Agung kini bertanggung jawab langsung kepada MPR dalam menjalankan tugasnya.

E

KY memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang peradilan.

45

Sebelum amandemen, kewenangan Mahkamah Agung (MA) tidak sejelas sekarang. Pasca-amandemen, kewenangan MA dipertegas, termasuk melakukan judicial review (uji materil) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan menjadi pengadilan kasasi tertinggi. Analisis yang tepat mengenai signifikansi penguatan peran MA ini adalah…

A

MA kini memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden.

B

Penguatan ini memastikan bahwa seluruh hierarki norma hukum di bawah UU dapat diuji kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi, menguatkan konsistensi sistem hukum nasional.

C

MA bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan fungsi peradilannya.

D

Kewenangan MA tumpang tindih dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan daerah.

E

MA kini hanya fokus pada kasus pidana dan tidak lagi menangani kasus perdata.

46

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki beberapa kewenangan. Salah satu kewenangan utama MK adalah…

A

Mengadili sengketa antarprovinsi di Indonesia.

B

Melakukan audit keuangan negara secara berkala.

C

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

D

Mengangkat dan memberhentikan hakim agung di Mahkamah Agung.

E

Memberikan grasi dan amnesti kepada narapidana.

47

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai UUD NRI 1945 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta…

A

Menangkap pelaku tindak pidana korupsi di perbatasan.

B

Menangkap pelaku tindak pidana korupsi di perbatasan.

C

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

D

Melakukan audit terhadap proyek pembangunan infrastruktur pertahanan.

E

Mengurus administrasi veteran perang.

48

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peran utama KPU dalam bidang politik adalah…

A

Mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif dan legislatif.

B

Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung.

C

Menjadi penengah dalam sengketa hasil pemilu yang diajukan ke pengadilan.

D

Menentukan partai politik mana yang berhak ikut serta dalam pemilu.

E

Melakukan audit terhadap dana kampanye seluruh partai politik.

49

Polri memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Analisis yang tepat mengenai peran Polri sebagai penyidik utama dalam konteks sistem hukum Indonesia adalah…

A

Polri bertindak sebagai gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana, di mana proses penyidikan yang profesional dan akuntabel sangat menentukan kualitas penegakan hukum selanjutnya (penuntutan dan peradilan).

B

Polri dapat memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang dalam pengadilan tingkat pertama.

C

Polri hanya menangani tindak pidana ringan, sementara tindak pidana berat ditangani oleh TNI.

D

Polri bertanggung jawab langsung kepada Komisi Yudisial dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan.

E

Peran Polri tumpang tindih dengan peran Kejaksaan Agung dalam proses penangkapan pelaku kejahatan.

50

Pemerintah Indonesia, melalui lembaga seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, berperan penting dalam bidang sosial, khususnya terkait jaminan kesehatan. Peran utama BPJS Kesehatan dalam hal ini adalah…

A

Menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

B

Menyediakan fasilitas rumah sakit dan puskesmas di seluruh pelosok negeri.

C

Melakukan penelitian dan pengembangan vaksin penyakit menular.

D

Mengatur kebijakan moneter untuk menekan biaya obat-obatan.

E

Menangkap oknum rumah sakit yang melakukan malpraktik medis.