SUSULAN5_XII_SEJARAH_PSAS_2526

1

Perundingan Linggarjati (November 1946) merupakan langkah diplomatik awal yang krusial bagi Indonesia, namun juga menimbulkan kontroversi dan perpecahan di kalangan tokoh nasional. Konsekuensi terpenting dari Perjanjian Linggarjati yang paling signifikan memengaruhi kelanjutan perjuangan Indonesia pasca-ditandatanganinya perjanjian tersebut, adalah ….

A

Pembatasan wilayah kekuasaan de facto RI hanya pada Jawa, Madura, dan Sumatera, yang kemudian memicu kecaman keras dari kelompok yang menuntut kedaulatan penuh 100% atas seluruh wilayah Indonesia.

B

Pemerintah RI diwajibkan untuk segera membubarkan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan menggantinya dengan pasukan keamanan federal di bawah kontrol bersama Belanda dan Indonesia.

C

Penarikan penuh seluruh pasukan militer Belanda dari wilayah Indonesia dalam waktu dua minggu setelah ratifikasi perjanjian sebagai syarat utama yang diajukan oleh delegasi Indonesia.

D

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) secara langsung pada saat itu sebagai hasil kesepakatan yang disetujui tanpa perlu adanya tahapan transisi atau perundingan lanjutan.

E

Pengakuan de facto kedaulatan Republik Indonesia atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang secara otomatis mengakhiri semua sengketa militer dan politik secara menyeluruh.

2

Perjanjian Renville (Januari 1948) ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, setelah Agresi Militer Belanda I. Implikasi terburuk bagi posisi politik dan teritorial Republik Indonesia akibat penandatanganan perjanjian yang sangat merugikan tersebut, adalah ….

A

RI diakui secara penuh oleh Belanda sebagai negara berdaulat atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, yang menyebabkan Indonesia mendapatkan dukungan internasional yang jauh lebih kuat.

B

Persetujuan untuk mengosongkan wilayah-wilayah yang diduduki oleh tentara RI di belakang Garis Van Mook, yang secara drastis mempersempit wilayah de facto RI hingga hanya tersisa sebagian kecil Pulau Jawa dan Sumatra.

C

Belanda diwajibkan untuk menghentikan semua operasi militer dan mengakui TRI sebagai satu-satunya kekuatan bersenjata yang sah di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.

D

RI dan Belanda sepakat untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk menentukan bentuk negara dan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

E

Ibu kota RI dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukittinggi, Sumatra, yang secara militer lebih aman dan memungkinkan RI untuk melancarkan serangan balik yang terorganisir.

3

Diplomasi Beras ke India pada tahun 1946 merupakan salah satu manuver kebijakan politik luar negeri yang paling cerdik di awal kemerdekaan. Tujuan strategis utama di balik pengiriman 500.000 ton beras kepada rakyat India yang saat itu sedang dilanda kelaparan, adalah ….

A

Untuk mengatasi kelebihan pasokan beras yang signifikan di Jawa dan Sumatera yang menyebabkan harga komoditas pangan dalam negeri anjlok tajam.

B

Sebagai syarat mutlak dari PBB agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan mendapatkan hak veto dalam pengambilan keputusan penting.

C

Untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam jumlah besar guna membiayai operasi militer Tentara Rakyat Indonesia (TRI) di berbagai medan pertempuran.

D

Sebagai upaya untuk memprovokasi Belanda agar segera menarik pasukannya secara total dari wilayah Indonesia tanpa syarat-syarat politik tambahan.

E

Untuk membangun jaringan politik internasional, mendapatkan pengakuan de jure, dan menarik simpati negara-negara Asia agar mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB.

4

Sutan Syahrir adalah tokoh kunci diplomasi Indonesia di awal Revolusi. Strategi atau kontribusi utama Syahrir yang paling mendasar dalam meletakkan pondasi bagi perjuangan diplomasi Republik Indonesia, adalah ….

A

Syahrir merupakan arsitek utama kebijakan diplomasi yang menekankan perjuangan politik tanpa kekerasan untuk mencari dukungan dan pengakuan internasional.

B

Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama RI dan mengeluarkan Dekrit Presiden yang memperkuat kedudukan militer di atas kekuasaan sipil di masa perang.

C

Syahrir menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda dan menyerukan agar perlawanan bersenjata menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan.

D

Syahrir mendirikan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan memimpin operasi militer untuk memukul mundur pasukan Sekutu dan Belanda dari wilayah Jawa dan Sumatera.

E

Syahrir memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh secara utuh dan tanpa syarat.

5

Dalam konteks perjuangan diplomasi dan militer (Dualisme Perjuangan), Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, di bawah instruksi Jenderal Sudirman, memiliki peran diplomatik yang sangat strategis. Tujuan diplomatik paling utama dari serangan tersebut, adalah ….

A

Untuk memaksa Belanda mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengakhiri semua perundingan damai secara sepihak.

B

Untuk membebaskan para pemimpin Republik yang ditawan oleh Belanda, seperti Soekarno dan Hatta, yang dipenjara di Bangka.

C

Untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa TNI dan Pemerintah RI masih eksis dan mampu mengendalikan militer di dalam kota yang diduduki Belanda.

D

Untuk mengamankan pasokan senjata dan logistik dari kapal-kapal Sekutu yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

E

Untuk mendesak negara-negara anggota Liga Arab agar secara militer mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.

Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 merupakan salah satu pertempuran terbesar yang menunjukkan semangat perlawanan rakyat Indonesia. Dampak politik terpenting dari Pertempuran Surabaya terhadap kedudukan Republik Indonesia di mata dunia internasional saat itu, adalah ….

A

Pertempuran Surabaya menyebabkan Sekutu segera mengakui kedaulatan de jure RI dan mendesak Belanda untuk meninggalkan Indonesia tanpa syarat.

B

Pertempuran Surabaya memperkuat posisi Belanda dalam perundingan dengan RI karena menunjukkan ketidakmampuan RI mengendalikan kekerasan rakyatnya.

C

Pertempuran Surabaya meyakinkan dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan keras rakyat yang siap berkorban melawan kekuatan asing.

D

Pemerintah RI diakui oleh PBB sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan yang berhak mengajukan tuntutan terhadap agresi militer Belanda.

E

Keberhasilan militer Indonesia memukul mundur pasukan Inggris secara permanen yang kemudian mengubah total strategi diplomasi RI dalam menghadapi Belanda

Jenderal Soedirman menerapkan strategi perang gerilya sebagai taktik militer utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Agresi Militer Belanda II. Tujuan strategis utama di balik penerapan Perang Gerilya oleh TNI terhadap Belanda, adalah ….

A

Untuk memenangkan dukungan penuh dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk intervensi militer langsung di Indonesia.

B

Untuk menghancurkan seluruh logistik dan jalur komunikasi Belanda dalam waktu singkat agar Belanda segera menarik pasukannya ke Batavia.

C

Untuk memaksa Belanda mengakui seluruh pembentukan negara-negara boneka federal (BFO) sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

D

Untuk menjaga eksistensi TNI dan Pemerintah RI yang sah, serta melemahkan moral musuh melalui serangan kejutan yang tidak terduga dan berkelanjutan.

E

Untuk mempertahankan ibu kota di Yogyakarta dengan mengerahkan seluruh kekuatan militer dalam pertempuran frontal berskala besar dan terbuka.

Peristiwa Bandung Lautan Api (Maret 1946) merupakan kebijakan militer yang diambil oleh TRI dan rakyat Bandung. Pertimbangan strategis utama di balik keputusan membakar seluruh kota Bandung bagian selatan, adalah ….

A

Untuk menghancurkan semua fasilitas militer dan logistik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan Belanda sebelum kota ditinggalkan oleh TRI.

B

Untuk mendirikan basis pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bandung dan menjadikannya ibu kota perjuangan yang baru.

C

Untuk memancing intervensi militer dari PBB agar segera mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Jawa Barat.

D

Untuk memberikan sinyal kepada Belanda bahwa RI bersedia melakukan perundingan damai secara total tanpa syarat apa pun.

E

Untuk mengumpulkan seluruh kekuatan Tentara Rakyat Indonesia guna melancarkan serangan balasan besar-besaran di Jakarta.

Pertempuran Medan Area (Desember 1945) di Sumatra Utara menonjolkan peran laskar rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Faktor utama yang menyebabkan pertahanan RI di Medan mengalami kesulitan besar sejak awal pertempuran, adalah ….

A

Pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin TKR lokal yang berujung pada penyerahan kota Medan kepada Sekutu tanpa perlawanan.

B

Keterbatasan logistik, senjata, dan organisasi militer yang terpusat yang dihadapi oleh TKR saat menghadapi persenjataan modern Sekutu dan Belanda.

C

Kurangnya semangat juang dan dukungan rakyat di Sumatera Utara karena sebagian besar rakyat setempat masih pro terhadap kehadiran Belanda dan Sekutu.

D

Keputusan Komando Tertinggi RI untuk mengalihkan seluruh bantuan militer dan logistik dari Medan ke Jawa untuk memfokuskan pertempuran di sana.

E

Intervensi militer Uni Soviet secara langsung yang membantu Belanda dengan mengirimkan ribuan tentara bayaran di bawah Komando Jenderal Spoor.

Pada pertempuran Ambarawa (Desember 1945), taktik yang diterapkan oleh pasukan TKR adalah Supit Urang (Capit Udang). Keunggulan taktis utama dari strategi Supit Urang dalam pertempuran tersebut, adalah ….

A

Taktik ini bertujuan untuk memancing pasukan Inggris keluar dari benteng mereka dan kemudian menghadapi mereka dalam pertempuran terbuka yang seimbang.

B

Taktik Supit Urang berhasil memutus jalur komunikasi Belanda dan mengisolasi pasukan mereka sehingga dapat dipukul mundur atau menyerah.

C

Taktik ini mengharuskan TKR meninggalkan posisi pertahanan mereka dan melakukan gerilya di hutan-hutan sekitar Ambarawa.

D

Taktik ini memungkinkan TKR untuk memusatkan serangan pada satu titik pertahanan Belanda yang paling lemah dengan menggunakan senjata berat.

E

Taktik Supit Urang adalah strategi diplomasi militer untuk memaksa Belanda menerima gencatan senjata tanpa adanya korban jiwa.

Pencetakan dan pemberlakuan mata uang Republik Indonesia, yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI), pada Oktober 1946 merupakan kebijakan ekonomi yang sangat krusial. Tujuan utama di balik keputusan Pemerintah RI untuk menerbitkan mata uang sendiri di tengah kekacauan ekonomi pasca-proklamasi, adalah ….

A

Untuk mengumumkan bahwa seluruh aset perusahaan Belanda telah disita dan dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah RI tanpa ganti rugi apa pun.

B

Untuk membiayai pembelian senjata dan logistik Tentara Rakyat Indonesia (TRI) secara langsung dari negara-negara Asia Tenggara yang bersahabat.

C

Untuk secara efektif menggantikan tiga mata uang yang beredar saat itu (De Javasche Bank, Gulden NICA, dan mata uang Jepang) demi menegakkan kedaulatan ekonomi negara.

D

Untuk mendirikan bank sentral yang baru dan independen yang bertugas mengatur seluruh lalu lintas perdagangan ekspor impor RI.

E

Untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai modal utama pembangunan infrastruktur dan industri nasional yang mendesak.

Pada tahun 1946, Pemerintah RI melancarkan program Pinjaman Nasional yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Surachman. Tujuan ekonomi utama dari kebijakan Pinjaman Nasional tersebut di tengah situasi keuangan negara yang genting, adalah ….

A

Untuk membiayai defisit anggaran negara yang sangat besar akibat pengeluaran untuk militer dan administrasi, serta mengurangi peredaran mata uang Jepang.

B

Untuk membagi-bagikan lahan pertanian kepada petani miskin di Jawa dan Sumatra sebagai bagian dari reformasi agraria yang radikal.

C

Sebagai syarat mutlak dari Komisi Tiga Negara (KTN) agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota non-permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

D

Untuk menasionalisasi seluruh perusahaan asing di Indonesia dan mengalihkannya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru.

E

Untuk mendapatkan dukungan politik dari partai-partai oposisi agar Pemerintah RI dapat terus melanjutkan perundingan dengan pihak Belanda.

Blokade ekonomi laut yang dilakukan oleh Belanda sejak November 1945 merupakan tantangan ekonomi yang paling berat bagi RI. Dampak ekonomi paling signifikan dari blokade ini terhadap kondisi sosial dan finansial rakyat Indonesia, adalah …

A

Menyebabkan Belanda terpaksa mencetak mata uang Gulden NICA dalam jumlah kecil karena kehabisan stok kertas untuk pencetakan uang.

B

Mempercepat penurunan nilai tukar Oeang Republik Indonesia (ORI) karena seluruh wilayah RI kebanjiran barang-barang impor yang murah dari Singapura.

C

Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengekspor komoditas utama (seperti kopi, gula, karet) ke pasar internasional sehingga mengakibatkan krisis devisa yang parah.

D

Indonesia terpaksa untuk menasionalisasi semua bank milik Jepang dan menggunakan seluruh asetnya untuk membiayai administrasi militer di daerah-daerah.

E

Mendorong rakyat untuk pindah massal dari Jawa ke Sumatera karena kelangkaan pangan yang terjadi hanya di wilayah Pulau Jawa.

Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan, namun juga membawa konsekuensi ekonomi yang berat. Beban ekonomi paling signifikan yang harus ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari KMB, adalah….

A

RIS harus menanggung seluruh utang luar negeri Hindia Belanda (sejak 1942) yang sangat besar sebagai konsekuensi dari pengakuan kedaulatan.

B

Kewajiban RIS untuk menghapus mata uang Oeang Republik Indonesia (ORI) dan kembali menggunakan Gulden NICA sebagai mata uang resmi negara.

C

Penundaan penyerahan wilayah Irian Barat yang menyebabkan RIS kehilangan potensi sumber daya alam yang sangat besar di wilayah tersebut.

D

Pencabutan seluruh subsidi pemerintah RI untuk sektor pertanian dan perikanan yang menyebabkan harga bahan pokok melambung tinggi.

E

RIS diwajibkan membayar ganti rugi perang kepada Jepang atas kerusakan yang ditimbulkan selama masa pendudukan di Indonesia.

Masa Demokrasi Liberal Parlementer (1950-1959) di Indonesia ditandai oleh instabilitas politik yang tinggi. Penyebab utama dan paling mendasar dari seringnya terjadi pergantian kabinet pada periode tersebut, adalah ….

A

Kegagalan kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum pertama secara tepat waktu, yang menimbulkan protes dan tuntutan pembubaran parlemen dari Presiden Soekarno.

B

Sistem multipartai yang ekstrem, di mana banyak partai saling berebut kekuasaan dan tidak ada partai yang dominan, sehingga koalisi yang terbentuk mudah pecah dan rapuh.

C

Adanya perpecahan ideologi yang signifikan antara Kabinet Jawa dan Kabinet Luar Jawa, yang saling menolak program kerja yang diusulkan oleh satu sama lain.

D

Kesulitan ekonomi yang parah dan terus menerus, yang menyebabkan seluruh kabinet terpaksa mengundurkan diri karena gagal menstabilkan harga komoditas pangan.

E

Adanya campur tangan militer yang sangat kuat dalam menentukan komposisi kabinet, sehingga Perdana Menteri tidak memiliki kebebasan memilih menteri-menteri yang loyal.

Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia pada tahun 1955 berhasil dilaksanakan meskipun dalam suasana politik yang tegang. Kontribusi politik paling signifikan dari Pemilu 1955 terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, adalah …..

A

Pemilu secara langsung mengganti sistem parlementer dengan sistem presidensial yang kuat, sehingga Presiden Soekarno dapat memerintah tanpa intervensi parlemen.

B

Pemilu 1955 menghasilkan kemenangan mutlak bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian mendominasi seluruh jabatan kementerian di dalam kabinet.

C

Pemilu menghasilkan pembubaran seluruh partai politik di luar empat partai besar, yang kemudian menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.

D

Pemilu berhasil mengakhiri semua pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta dan RMS karena seluruh pemimpin pemberontakan diakomodasi ke dalam kabinet.

E

Pemilu berhasil membentuk parlemen (DPR) dan Dewan Konstituante yang secara sah merepresentasikan keinginan rakyat, meskipun tidak mampu mengatasi instabilitas kabinet.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) merupakan salah satu kabinet yang relatif lama bertahan dan memiliki capaian penting. Keberhasilan politik luar negeri paling menonjol dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I, adalah …

A

Penandatanganan pakta militer dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan persenjataan canggih dalam rangka melawan pengaruh komunisme di Asia Tenggara.

B

Keberhasilan mengklaim seluruh wilayah Irian Barat dan memaksa Belanda untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia secara mutlak.

C

Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan penandatanganan Piagam Uni Indonesia-Belanda yang mengakhiri konflik secara damai.

D

Keberhasilan menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan memecahkan masalah hiperinflasi secara permanen.

E

Mengorganisasi dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, yang menjadi tonggak penting politik luar negeri Indonesia.

Mosi tidak percaya sering digunakan DPR untuk menjatuhkan kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Dampak politik negatif paling parah dari praktik mosi tidak percaya yang berlebihan pada masa itu, adalah ….

A

Peningkatan investasi asing secara besar-besaran karena stabilitas dan kepastian hukum yang terjamin di bawah kekuasaan parlemen.

B

Berakhirnya semua pemberontakan daerah karena DPR berhasil mengakomodasi tuntutan daerah melalui mosi tidak percaya.

C

Menguatnya peran Presiden Soekarno dalam mengendalikan semua urusan politik, yang kemudian mengarah pada sistem Demokrasi Terpimpin.

D

Pemerintah pusat mendapatkan dukungan penuh dari militer untuk membentuk kabinet teknokrat tanpa melibatkan peran partai politik.

E

Pembentukan partai-partai baru yang lebih moderat yang kemudian menciptakan koalisi yang lebih stabil dan tahan lama di parlemen.

Salah satu masalah politik yang menjadi perhatian utama pada masa Demokrasi Liberal adalah masalah Irian Barat. Strategi politik dan diplomatik yang paling dominan digunakan Indonesia untuk merebut Irian Barat pada periode ini, adalah ….

A

Melakukan pertukaran wilayah dengan Belanda, di mana Irian Barat ditukar dengan kepulauan Maluku sebagai bagian dari perjanjian damai.

B

Menerbitkan mata uang khusus Irian Barat dan mengakui Belanda sebagai penguasa de facto wilayah tersebut untuk sementara waktu.

C

Melakukan serangan militer besar-besaran ke wilayah Irian Barat tanpa melalui proses diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

D

Mengundang PBB untuk mengadakan referendum di Irian Barat guna menentukan apakah rakyatnya ingin bergabung dengan Indonesia atau tetap di bawah Belanda.

E

Mengajukan masalah Irian Barat ke forum PBB dan melakukan konfrontasi diplomatik secara terus menerus dengan Belanda di tingkat internasional.

Kabinet Natsir (1950–1951) adalah kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal. Masalah internal paling mendasar yang menyebabkan Kabinet Natsir yang didukung oleh Masyumi ini akhirnya jatuh, adalah ….

A

Kegagalan kabinet untuk melaksanakan Pemilihan Umum pertama sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan Konstituante.

B

Adanya skandal korupsi yang besar yang melibatkan menteri-menteri dari Partai Masyumi, yang kemudian memicu demonstrasi rakyat.

C

Kegagalan Natsir dalam menumpas seluruh pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat yang semakin meluas.

D

Adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Sidik Djojosukarto mengenai kebijakan otonomi daerah dan pembubaran RIS.

E

Tekanan dari Belanda yang menuntut Natsir untuk membatalkan seluruh nasionalisasi aset perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1958 merupakan tantangan politik dan militer terbesar di akhir periode Demokrasi Liberal. Alasan politik paling utama yang memicu meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta di daerah, adalah ….

A

Tuntutan untuk mengembalikan sistem Republik Indonesia Serikat (RIS) dan menghapuskan negara kesatuan yang dianggap tidak efektif.

B

Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Jakarta yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan dan mengabaikan kesejahteraan daerah.

C

Adanya tekanan dari Amerika Serikat untuk menumbangkan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok.

D

Penolakan terhadap hasil Pemilihan Umum 1955 yang dianggap telah dicurangi oleh empat partai besar yang berkuasa di parlemen.

E

Tuntutan untuk segera mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Kebijakan Gunting Syafruddin (1950) adalah langkah radikal yang diambil untuk mengatasi masalah inflasi dan kekurangan kas negara di awal masa Demokrasi Liberal. Tujuan ekonomi utama dan langsung dari kebijakan pemotongan nilai uang kertas tersebut, adalah ….

A

Untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dari Amerika Serikat dalam jumlah besar guna membiayai pembelian persenjataan militer secara mendesak.

B

Untuk mengubah mata uang rupiah menjadi mata uang yang berbasis emas murni sebagai standar moneter yang baru dan lebih stabil.

C

Untuk mewajibkan seluruh perusahaan Belanda di Indonesia mengalihkan setengah dari aset mereka menjadi saham milik Pemerintah RI.

D

Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat secara drastis, yang diharapkan dapat menekan laju inflasi dan memperbaiki nilai mata uang.

E

Untuk mengumpulkan dana yang sangat besar dari masyarakat sebagai modal pembangunan infrastruktur dan industri nasional jangka panjang.

Pemerintah Indonesia, melalui Kabinet Sukiman, menginisiasi Program Benteng (1950) yang berfokus pada pengembangan pengusaha pribumi. Tujuan strategis utama dari Program Benteng dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, adalah ….

A

Untuk menasionalisasi seluruh aset perusahaan Belanda yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi di Indonesia.

B

Untuk mendirikan bank sentral yang baru dan independen yang bertanggung jawab penuh atas pencetakan dan pengendalian mata uang rupiah.

C

Untuk mewajibkan seluruh pedagang pribumi agar menghentikan perdagangan dengan luar negeri dan hanya berfokus pada pasar domestik.

D

Untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi yang kuat dan mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi (asing) dalam sektor impor dan perdagangan.

E

Untuk memberikan kredit tanpa bunga kepada semua petani di Jawa dan Sumatra guna meningkatkan produksi pangan nasional secara besar-besaran.

Nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) pada tahun 1951 menjadi Bank Indonesia merupakan kebijakan ekonomi yang fundamental. Konsekuensi politik dan ekonomi paling penting dari nasionalisasi bank sentral tersebut, adalah …

A

Penguatan kedaulatan moneter Indonesia, di mana kendali penuh atas kebijakan moneter dan pencetakan uang beralih dari Belanda ke tangan Pemerintah RI.

B

Dihapusnya mata uang rupiah dan diganti dengan mata uang baru bernama Rupiah Bank Indonesia (RBI) yang berlaku di seluruh Indonesia.

C

Pemerintah RI berhasil mendapatkan pinjaman darurat dari PBB untuk membiayai seluruh operasi militer melawan PRRI/Permesta di Sumatera.

D

Terjadi kebangkrutan massal pada bank-bank swasta nasional karena DJB sebagai bank sentral menolak memberikan jaminan likuiditas.

E

Indonesia diwajibkan untuk menanggung utang luar negeri yang lebih besar sebagai syarat utama pengalihan kepemilikan bank sentral.

Pemberlakuan Sistem Ekonomi Ali Baba pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) merupakan upaya untuk melanjutkan semangat Program Benteng. Kelemahan struktural paling fatal dari Sistem Ekonomi Ali Baba tersebut, adalah ….

A

Sistem ini gagal mendapatkan pengakuan internasional dari PBB dan Bank Dunia, sehingga menghambat masuknya modal asing.

B

Sistem ini hanya memberikan lisensi impor kepada pengusaha non-pribumi, yang kemudian memicu kecaman dari partai-partai nasionalis.

C

Mewajibkan pengusaha pribumi (Ali) bekerjasama dengan pengusaha non-pribumi (Baba), namun Ali hanya menjual nama untuk mendapatkan lisensi impor.

D

Mewajibkan semua bank swasta untuk bergabung menjadi bank tunggal milik negara, yang mematikan persaingan sehat di sektor perbankan.

E

Ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor tunggal karet dan timah yang membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pada akhir periode Demokrasi Liberal, Pemerintah RI menghadapi masalah defisit anggaran yang terus meningkat. Langkah jangka pendek yang paling sering diambil oleh pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran, adalah …..

A

Mewajibkan semua perusahaan asing untuk menyumbangkan 50% dari keuntungan mereka kepada kas negara.

B

Menaikkan secara signifikan gaji dan tunjangan seluruh pegawai negeri sipil untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

C

Melakukan ekspansi utang luar negeri kepada Amerika Serikat dan blok Barat, serta mencetak uang baru dalam jumlah yang besar.

D

Mengurangi secara drastis seluruh pengeluaran militer dan mengalihkan dana tersebut untuk subsidi pangan dan pendidikan.

E

Menjual seluruh cadangan emas dan devisa negara ke pasar internasional untuk menutupi kekurangan anggaran secara permanen.

Kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif yang dominan pada masa Demokrasi Liberal memengaruhi kebijakan ekonomi. Dampak ekonomi terpenting dari penerapan kebijakan Bebas Aktif tersebut, adalah ….

A

Indonesia hanya menerima bantuan dan investasi dari negara-negara non-blok dan menolak total bantuan dari blok Barat maupun blok Timur.

B

Terjadi lonjakan harga komoditas ekspor Indonesia karena seluruh negara Asia-Afrika sepakat untuk membeli komoditas hanya dari Indonesia.

C

Indonesia diwajibkan untuk menasionalisasi semua aset perusahaan asing dari negara-negara yang bersekutu dengan blok NATO.

D

Indonesia mendapatkan hak veto di PBB yang memudahkan untuk mengajukan tuntutan ekonomi terhadap negara-negara bekas penjajah.

E

Indonesia dapat membuka hubungan dagang dan menerima bantuan ekonomi dari blok Barat (AS) maupun blok Timur (Uni Soviet) tanpa terikat ideologi.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri Demokrasi Liberal dan memulai Demokrasi Terpimpin. Dasar hukum dan alasan konstitusional yang digunakan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden, adalah …..

A

Adanya perjanjian rahasia dengan militer untuk membentuk kabinet teknokrat yang bertanggung jawab penuh kepada Angkatan Darat.

B

Tuntutan politik dari PKI dan NU agar Presiden segera menasionalisasi semua perusahaan asing sebagai syarat persetujuan anggaran negara.

C

Adanya tuntutan formal dari Dewan Konstituante untuk membubarkan diri karena gagal mencapai kesepakatan mengenai ideologi dasar negara yang baru.

D

Kondisi darurat negara (Staat van Oorlog en Beleg) dan kegagalan Konstituante merumuskan UUD, sehingga perlu kembali ke UUD 1945 yang dianggap revolusioner.

E

Untuk melaksanakan hasil Pemilihan Umum 1955 yang menuntut agar sistem pemerintahan diubah menjadi sistem presidensial murni.

Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 pada tahun 1960. Alasan politik utama yang mendorong Soekarno mengambil keputusan pembubaran DPR hasil pemilu, adalah ….

A

DPR dituduh terlibat dalam kudeta militer yang gagal terhadap Presiden Soekarno, yang didalangi oleh CIA Amerika Serikat.

B

DPR menuntut agar seluruh utang warisan Konferensi Meja Bundar (KMB) dibayar lunas oleh Belanda.

C

DPR menolak keras konsep Nasakom dan mengeluarkan undang-undang yang melarang aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI) di seluruh Indonesia.

D

DPR menolak Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Presiden Soekarno.

E

DPR mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang didukung penuh oleh Presiden.

Kebijakan Konfrontasi Malaysia (Dwikora) merupakan langkah politik luar negeri yang kontroversial. Tujuan politik utama yang ingin dicapai Presiden Soekarno melalui konfrontasi dengan Malaysia, adalah ….

A

menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang mengancam keamanan Indonesia.

B

mengembalikan wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda melalui operasi militer dan diplomasi di forum PBB.

C

memaksa Belanda membatalkan seluruh nasionalisasi perusahaan Indonesia di Eropa dan mengembalikan aset tersebut.

D

memperkuat hubungan dagang dengan Inggris dan Amerika Serikat agar Indonesia mendapatkan pinjaman luar negeri yang besar.

E

memenangkan dukungan penuh dari negara-negara non-blok di Asia dan Afrika melalui Konferensi Asia-Afrika jilid II.

Kebijakan Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 merupakan puncak konfrontasi politik luar negeri. Alasan politik utama Presiden Soekarno mengambil keputusan drastis tersebut, adalah ….

A

Adanya tekanan dari Uni Soviet untuk membatalkan seluruh perjanjian militer dengan Amerika Serikat dan Blok Barat.

B

Pemerintah RI ingin bergabung dengan organisasi baru bernama Conefo (Conference of the New Emerging Forces) yang secara ideologis menentang PBB.

C

PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk kebijakan Nasakom di Indonesia dan menuntut agar PKI segera dibubarkan.

D

Indonesia menolak keras utang luar negeri yang diwariskan dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dikelola oleh Bank Dunia (organisasi terafiliasi PBB).

E

Presiden Soekarno menentang keras keputusan PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Peran TNI Angkatan Darat (TNI AD) mengalami peningkatan pengaruh politik yang luar biasa pada masa Demokrasi Terpimpin. Faktor politik dan hukum yang memberikan legitimasi bagi militer untuk berperan dalam politik sipil, adalah ….

A

TNI AD berhasil memaksa Presiden Soekarno untuk membubarkan seluruh organisasi massa dan hanya menyisakan laskar rakyat yang pro-militer.

B

Adanya perjanjian rahasia dengan Belanda yang menuntut agar militer berperan aktif dalam politik sebagai syarat pengembalian Irian Barat.

C

Penerapan status Darurat Perang (Staat van Oorlog en Beleg) yang berkelanjutan dan penempatan perwira militer di posisi sipil strategis.

D

Keputusan Pengadilan Militer Tertinggi yang menetapkan TNI AD sebagai satu-satunya kekuatan politik yang berhak menentukan arah revolusi Indonesia

E

Keberhasilan TNI AD mengalahkan Tiongkok Komunis dalam pertempuran laut di Selat Malaka, yang diakui oleh PBB.

Pada periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami peningkatan pengaruh politik yang signifikan. Faktor politik paling dominan yang memungkinkan PKI meningkatkan kekuatannya secara cepat, adalah …..

A

Adanya perlindungan politik dan pengakuan ideologis dari Presiden Soekarno melalui konsep Nasakom dan kritik PKI terhadap kelompok oposisi.

B

Keberhasilan PKI dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru yang disahkan oleh Dewan Konstituante dan disetujui oleh TNI.

C

Keberhasilan PKI memenangkan Pemilihan Umum 1955 secara mutlak, sehingga mampu mendominasi seluruh kursi di parlemen.

D

Dukungan militer penuh dari Angkatan Darat (TNI AD) yang melihat PKI sebagai sekutu strategis dalam menumpas pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta.

E

Nasionalisasi seluruh perusahaan asing yang kemudian menunjuk kader-kader PKI sebagai direktur utama di semua BUMN.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menetapkan Manipol/USDEK sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi politik paling mendasar dari Manipol/USDEK bagi sistem pemerintahan saat Demokrasi Terpimpin, adalah ….

A

Untuk memberikan landasan ideologis dan politik bagi seluruh kebijakan pemerintah, serta menyeragamkan orientasi semua lembaga negara dan organisasi massa.

B

Untuk menjadi dasar pembubaran Dewan Konstituante dan penangkapan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap oposisi.

C

Sebagai kerangka kerja ekonomi yang diwajibkan untuk menasionalisasi semua perusahaan asing dan mengendalikan harga komoditas pangan.

D

Untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara yang sah dan menjadikan Manifesto Politik sebagai dasar hukum tertinggi.

E

Sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemilihan Umum kedua secara demokratis dan adil di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu ciri utama kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah fokus pada pembangunan proyek-proyek mercusuar. Dampak ekonomi jangka panjang yang paling signifikan dari alokasi dana besar-besaran untuk proyek-proyek di masa Demokrasi Terpimpin, adalah ……

A

Pemerintah berhasil membangun infrastruktur transportasi yang merata di seluruh wilayah, sehingga harga komoditas menjadi stabil.

B

Terjadinya ketidakseimbangan antara pengeluaran politik dan sektor produktif, yang menyebabkan inflasi tak terkendali dan kekurangan barang kebutuhan pokok.

C

Meningkatnya cadangan devisa negara secara drastis karena keberhasilan proyek mercusuar dalam menarik investasi asing dari seluruh dunia.

D

Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan karena alokasi dana proyek mercusuar juga digunakan untuk intensifikasi pertanian.

E

Semua utang luar negeri warisan KMB berhasil dilunasi, yang meningkatkan kepercayaan Bank Dunia terhadap stabilitas finansial Indonesia.

Pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) kedua kalinya. Faktor ekonomi mendasar yang menyebabkan sanering tersebut harus dilakukan lagi, adalah …..

A

Penyelesaian masalah Irian Barat yang banyak memakan biaya dan mengharuskan Indonesia mencetak mata uang khusus untuk wilayah tersebut.

B

Hiperinflasi yang tidak terkendali yang disebabkan oleh defisit anggaran kronis dan pencetakan uang untuk membiayai proyek mercusuar dan konfrontasi.

C

Krisis politik yang akut akibat keluarnya Indonesia dari PBB, yang menyebabkan investor dan bank-bank asing menarik semua dana mereka.

D

Kelebihan cadangan devisa negara yang tidak sebanding dengan produksi domestik, sehingga perlu ada penyesuaian nilai mata uang.

E

Tuntutan dari IMF dan Bank Dunia agar Indonesia segera bergabung dengan organisasi perdagangan bebas internasional.

Kebijakan Ekonomi Terpimpin di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Mohammad Yamin gagal berjalan efektif. Hambatan struktural utama yang menghambat keberhasilan perencanaan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin, adalah ….

A

Kurangnya dukungan dari negara-negara non-blok yang menolak memberikan bantuan pinjaman karena Indonesia terlalu dekat dengan Tiongkok Komunis.

B

Terjadinya perang dagang dengan Amerika Serikat yang menolak membeli semua komoditas ekspor dari Indonesia.

C

Adanya perlawanan dari partai-partai politik di parlemen yang menolak konsep ekonomi terpusat dari Soekarno.

D

Penerapan sistem ekonomi pasar bebas yang sangat ketat, yang menyebabkan campur tangan pemerintah sangat terbatas.

E

Perencanaan yang terpusat secara politis, namun dihadapi pada ketidakstabilan politik, kurangnya disiplin anggaran, dan konflik antar lembaga negara.

Pada tahun 1963, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Prinsip ekonomi paling sentral yang menjadi dasar Dekon, adalah ….

A

Penerapan sistem ekonomi terpimpin yang bertujuan menciptakan ekonomi yang demokratis dan bebas dari eksploitasi asing/domestik untuk mencapai Sosialisme Indonesia.

B

Mendorong kembali sistem pasar bebas dan menarik investasi dari Amerika Serikat dan Bank Dunia.

C

Mengharuskan Indonesia untuk mengalihkan seluruh perdagangannya hanya kepada negara-negara blok Timur (Uni Soviet dan Tiongkok).

D

Menciptakan sistem ekonomi yang murni sosialis dan menghapuskan semua bentuk perusahaan swasta di Indonesia.

E

Menghapus mata uang Rupiah dan menggantinya dengan mata uang baru yang dijamin oleh cadangan emas murni.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, inflasi menjadi masalah kronis. Alasan non-moneter (selain pencetakan uang) yang berkontribusi besar terhadap peningkatan laju inflasi di masa Demokrasi Terpimpin, adalah …..

A

Adanya ketidakstabilan politik dan keamanan, yang menghambat jalur distribusi barang dan menyebabkan kelangkaan barang di pasaran.

B

Keberhasilan pemerintah menasionalisasi semua perusahaan asing, yang menyebabkan harga jual produk domestik menjadi lebih murah.

C

Adanya bantuan pangan besar-besaran dari Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membanjiri pasar domestik.

D

Pemerintah menerapkan sistem pajak yang sangat rendah terhadap barang impor, sehingga harga barang luar negeri sangat murah

E

Kelebihan pasokan komoditas pangan di pasar domestik yang menyebabkan harga jual barang pokok jatuh tajam.

Meskipun Dekon telah ditetapkan, masalah ekonomi fundamental yang terus terjadi pada periode ini adalah krisis moneter. Indikator krisis moneter paling akurat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960-an, adalah ….

A

Terjadinya lonjakan utang luar negeri yang drastis, diikuti dengan hiperinflasi yang mencapai ribuan persen, dan merosotnya nilai tukar resmi rupiah.

B

Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia akan kembali menggunakan mata uang Gulden Belanda untuk transaksi internasional.

C

Nilai tukar rupiah menguat tajam terhadap dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan barang-barang ekspor Indonesia menjadi sangat mahal.

D

Seluruh perusahaan swasta asing secara serentak menarik modalnya dari Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan nasionalisasi.

E

Kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan reformasi agraria yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani dan buruh.